DETAIL BERITA

Tilamuta, MediaCenter – Rilis Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh Kementerian Kesehatan Republik  Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka stunting di Kabupaten Boalemo masih berada pada posisi 29,9 %. Angka ini lebih besar 0,1% dari angka stunting pada tahun 2021 yakni 29,8 %.

Menyikapi persentasi tersebut, Anggota Bidang Intervensi Sensitif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rukmin Tuna mengakui kenaikan tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya peran TPPS sebagaimana hasil audiens BKKBN Provinsi Gorontalo dan Pemda Boalemo pada Senin (6/2/2023) lalu.

Selain itu, kurang maksimalnya penanganan stunting di Kabupaten Boalemo juga disebabkan oleh belum fokusnya penanganan stunting dan belum tuntas pada keluarga sasaran. Ditambah lagi masih rendahnya intervensi sensitive seperti rumah layak huni jamban dan sanitasi.

Partisipasi dunia usaha maupun perbankan-pun diniliai masih kurang keterlibatannya dalam menangani stunting di Kabupaten Boalemo.

“Kendala tadi menjadi pembahasan saat audiens dengan BKKBN Provinsi,” tutur Rukmin Tuna.

Rukmin Tuna juga menjelaskan, ada beberapa hal yang harus segera ditindak lanjuti oleh Pemda Kabupaten Boalemo sebagaimana arahan BKKBN Provinsi Gorontalo.

Pemda Kabupaten Boalemo perlu mengoptimalisasi peran TPPS dengan beberapa perubahan kepengurusan. Disamping itu, perangkat daerah diharapkan dapat melahirkan inovasi berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah itu sendiri.

“Catatan diatas menjadi masukan penting bagi kami dan akan menjadi bahan rujukan TPPS tahun 2023 ini,” pungkasnya.