DETAIL BERITA

Tilamuta, MediaCenter - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boalemo Nurdin menekankan percepatan penataan aset dan perluasan akses masyarakat dalam pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2026.

Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Kamis (30/4).

Dalam arahannya, Sekda Nurdin menyebut pelaksanaan program harus dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan kegiatan yang sudah berjalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tanpa harus selalu menghadirkan program baru.

“Kita ini dalam kondisi efisiensi, sehingga diperlukan kelincahan setiap OPD untuk menyesuaikan program yang sudah ada. Tinggal bagaimana memaduserasikan kegiatan tersebut agar selaras dengan target Reforma Agraria,” ujar Sekda.

Menurutnya, sejumlah program seperti optimasi lahan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dapat langsung diintegrasikan untuk mendukung penataan aset dan peningkatan akses ekonomi masyarakat.

Sekda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data kemiskinan ekstrem dengan program Reforma Agraria. Ia menyebut, sebanyak 35.126 jiwa di Kabupaten Boalemo yang masuk kategori desil 1 harus menjadi prioritas sasaran program.

“Kelompok masyarakat pada desil 1 ini harus menjadi prioritas, sehingga program Reforma Agraria benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Selain itu, Sekda turut menyinggung rencana pengembangan sektor peternakan di UPT Polohungo yang dinilai memiliki potensi strategis. Kawasan tersebut akan diarahkan menjadi pusat parental stock dan hatchery melalui skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

“UPT Polohungo akan kita dorong melalui skema KSP dengan penerbitan Hak Guna Bangunan. Aset tetap milik pemerintah daerah, namun manfaat ekonominya berjalan melalui hilirisasi peternakan,” jelasnya.

Sekda juga mengapresiasi dukungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mendampingi pemanfaatan lahan pasca-sertifikasi. Ia berharap Rakor ini dapat memperkuat sinergi lintas sektor serta mempercepat implementasi program Reforma Agraria di Kabupaten Boalemo.

Rakor tersebut dihadiri oleh pimpinan OPD, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, serta perwakilan instansi vertikal terkait lainnya. (rio)