Pemkab Boalemo Peringati Hari Otonomi Daerah ke-30, Tekankan Sinergi Pusat-Daerah
Tilamuta, MediaCenter - Pemerintah Kabupaten Boalemo memperingati Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 dengan menggelar upacara di Alun-Alun Tilamuta, Senin (27/4). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Boalemo, Rum Pagau, sebagai inspektur.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pejabat tinggi pratama, pejabat administrasi, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Boalemo.
Dalam amanatnya, Bupati membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan nasional.
Disebutkan, tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal sekaligus memperkuat kontribusi terhadap visi pembangunan nasional.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa tanpa koordinasi yang baik, pembangunan berisiko tidak berjalan maksimal. Karena itu, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Sejumlah prioritas nasional turut disoroti, di antaranya penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan desa.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menghadirkan inovasi nyata, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik, percepatan rehabilitasi pascabencana, hingga pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Di era digital, reformasi birokrasi berbasis outcome juga menjadi perhatian melalui penguatan digitalisasi, integrasi sistem, serta inovasi layanan publik agar lebih cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai bagian dari transformasi pelayanan, pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus didorong. Hingga kini, tercatat 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, terintegrasi, dan berkualitas. #otonomidaerah #layaynanpublik #sinergipusatdaerah
